Iklan

Iklan

DPRD Demak Desak Pemkab Demak Percepat Penanganan Covid-19



DPRD Kabupaten Demak menggelar rapat paripurna ke 43 dengan agenda sidang pandangan umum fraksi terhadap raperda tentang APBD Demak tahun anggaran 2021,Senin (9/11/2020)

DEMAK,BOLOMOE.com -- DPRD Kabupaten Demak menggelar rapat paripurna ke 43 dengan agenda sidang pandangan umum fraksi terhadap raperda tentang APBD Demak tahun anggaran 2021. Rapat dipimpin oleh Wakil Ketua DPRD Demak, Zayinul Fata.

Sebelumnya pada rapat paripurna ke-42 tanggal 4 November tahun 2020, Bupati Demak HM Natsir telah menyerahkan  raperda tentang APBD Kabupaten Demak tahun anggaran 2021.

“Dalam rapat paripurna ini akan disampaikan pandangan umum masing-masing fraksi yang perlu mendapatkan jawaban dan penjelasan dari saudara bupati Demak terkait hasil pembahasan terhadap raperda tentang APBD tahun anggaran 2021,” ujar Zayinul , Senin (9/11/2020).

Pandangan umum fraksi pertama dibacakan Hanna Maharani Layinnatus Syifa dari Fraksi PDI Perjuangan.  Fraksi ini menyoroti kebijakan pembangunan nasional Indonesia yang diantaranya masih memprioritaskan pada penanganan Covid 19, peningkatan kesehatan masyarakat, dan pemulihan percepatan ekonomi. Namun dalam RAPBD Kabupaten Demak tidak memprioritaskan anggaran sesuai dengan arah kebijakan nasional.  Untuk itu Fraksi PDI Perjuangan mengusulkan agar dana penyertaan modal bisa dialokasikan untuk penanganan Covid 19 yakni perlu dianggarkan penambahan vaksin yang diharapkan dapat membantu mengurangi angka penularan virus corona,sehingga masyarakat dapat terbebas dari wabah Covid-19.

Terkait pupuk bersubsidi, pemkab sudah menjamin ketersediaan pupuk bersubsidi untuk petani, untuk itu dinas pertanian bisa proaktif dalam penanganan, karena sekarang banyak petani yang mengeluhkan kesulitan mendapatkan pupuk.

“Mohon satgas pupuk agar lebih diberdayakan untuk kelancaran distribusi pupuk benar-benar sampai pada masyarakat dan tidak terjadi penimbunan dan permainan harga oleh para oknum agen pupuk,” ujar Hanna.

Hal senada juga disampaikan oleh Jayadi dari Fraksi Gerindra, mereka juga menyoroti penanganan pandemi covid 19 agar pemkab bisa memprioritaskan masalah kesehatan, penanganan dampak ekonomi terutama menjaga agar dunia usaha daerah masing- masing tetap hidup serta penyediakan jaringan pengaman sosial. Mereka memandang bahwa upaya percepatan penanganan covid19 serta percepatan pemulihan ekonomi adalah orientasi dan tujuan utama kali ini, sehingga APBD yang dianggarkan mampu menjadi solusi, atas permasalahan- permasalahan yang ada.

Selanjutnya fraksi Gerindra juga memberikan pandangan agar pemkab bisa meningkatkan kapasitas UMKM, koperasi serta pendapatan dari sektor pariwisata, meningkatkan kualitas kondisi jalan dan jembatan, terpeliharaanya jaringan irigasi yang berkelanjutan, meningkatnya akses dan mutu pendidikan dasar.  Kemudian dengan adanya penyertaan modal kepada BUMD total sebesar Rp 32 milyar, sejauh mana memberikan kontribusi terhadap penambahan PAD kabupaten Demak.

Sementara itu Ulin Nuha dari Fraksi PKB dalam pandangan umum fraksinya mempertanyakan kesiapan pemkab dalam memasuki musim tanam pertama yang akan datang nanti.

Menurutnya pemkab harus antisipasi tentang curah hujan yang tinggi dan segera mengatur irigasi persawaan supaya masyarakat tidak terancam gagal panen. Antisipasi juga harus dilakukan pada sungai-sungai di seluruh Kabupaten Demak supaya tidak terjadi banjir. Kemudian untuk kawasan pesisir,  pemkab juga harus mengantisipasi banjir rob dan kerusakan kawasan pesisir yang berdampak pada kerusakan infra struktur dan mengancam kondisi social, ekonomi masyarakat.

“Saat ini tambak telah rusak bahkan telah menjadi laut, pemukiman rusak inilah yang menimbul bertambahnya kemiskinan di Demak, maka dari itu pemkab segera membuat program-program tentang penanganan masyarakat pesisir dan kawasan pesisir,” tegasnya.

Abu Said dari fraksi PPP dalam pandangan fraksi menyarankan agar dalam rangka meningkatkan Pendapatan Daerah maka SKPD agar melakukan terobosan-terobosan, baik yang melalui usaha daerah maupun pajak ,maka hal ini perlunya inovasi dalam bekerja antara lain dengan sistem jemput bola atau layanan keliling ,melakukan pengembangan dan pemanfaatan tehnologi informasi untuk pelayanan online house to house, sehingga mempermudah layanan bayar pajak, serta kerja sama instansi.

“Mengenai kebijakan sistem kartu tani untuk memenuhi kebutuhan pupuk para petani perlu di evaluasi kembali tentang efektif dan tidaknya program tersebut, kalau memang mnyulitkan dan terjadi kekosongan pupuk maka sebaiknya di kembalikan pada kebijakan lama atau ada solusi,” tegasnya.(red)

Tidak ada komentar

Gambar tema oleh wibs24. Diberdayakan oleh Blogger.