DPRD Demak Serahkan Tiga Raperda Usulan Kepada Bupati Demak

 

Ketua Sidang Zayyinul Fata dan Maskuri menyerahkan usulan Raperda DPRD Demak kepada Bupati Demak yang diterima oleh Sekda Demak Singgih Setyono, Jumat (12/3/2021).

DEMAK,BOLOMOE.com -- DPRD Kabupaten Demak menggelar rapat paripurna dengan agenda penyerahan tiga rancangan peraturan daerah (Raperda) usulan DPRD Demak kepada Bupati Demak, Jumat (12/3/2021). Tiga raperda  tersebut di antaranya, Raperda tentang Kredit Usaha Rakyat, Raperda tentang Bumi dan Bangunan dan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan, Raperda tentang Pajak Restoran.

Rapat Paripurna dipimpin oleh Wakil Ketua DPRD Demak Zayinul Fata dan Maskuri. Adapun bupati Demak diwakilkan oleh Sekda Demak Singgih Setyono. Zayinul Fata dalam sambutannya menyatakan banyak terima kasih dan penghargaan yang tertinggi pada Pimpinan DPRD Kabupaten Demak dan seluruh anggota yang telah hadir dalam Sidang Paripurna DPRD dengan agenda Penyerahan 3 (tiga) Raperda Inisiatif.

Ketua Bapemperda DPRD Demak, Marwan, yang membacakan tiga raperda ini menyebutkan bahwa latar belakang dan gambaran singkat isi ketiga Rancangan Perda di atas adalah Rancangan Perda Tentang Kredit Usaha Rakyat Pemberdayaan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah bentuk sebagai wujud usaha rakyat, yang diselenggarakan secara menyeluruh, optimal, dan berkesinambungan melalui pengembangan iklim yang kondusif, mempersembahkan kesempatan berusaha, dukungan, perlindungan, dan usaha seluas-luasnya, sehingga mampu meningkatkan pengaruh, peran, dan potensi Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah dalam mewujudkan pertumbuhan ekonomi, pemerataan dan peningkatan pendapatan rakyat, mendukung lapangan kerja , dan pengentasan kemiskinan yang salah didukung oleh kebijakan Kredit Usaha Rakyat (KUR). Arah pengaturan Kredit Usaha Rakyat termasuk pelaksanaan, pelaporan, pembinaan, pemantauan dan evaluasi, interaksi masyarakat, sampai dengan pendaftaran.

"Dalam rangka peningkatan pelaksanaan, kepastian hukum terhadap penyelenggaraan implementasi Kredit Usaha Rakyat di Kabupaten Demak maka perlu dibentuk produk hukum daerah yang membahas secara khusus terkait Kredit Usaha Rakyat," kata Marwan.

Selanjutnya untuk Rancangan Perda Tentang Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan dan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan atau yang disebut pajak PBB dan BPHTB adalah salah satu jenis pajak daerah yang merupakan salah satu sumber pendapatan daerah yang penting dalam rangka meningkatkan pelayanan kepada masyarakat dan kemandirian daerah. Dalam menopang pendapatan daerah yang mewakili penerimaan pajak PBB dan BPHTB yang diperlukan secara optimal untuk intensifikasi pelaksanaan pemungutan pajak di wilayah Kabupaten Demak sebagai pelaksanaan ketentuan Pasal 95 ayat (1) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.

Kemudian Yang ke tiga adalah  Rancangan Perda Tentang Pajak Restoran Pajak daerah merupakan salah satu sumber pendapatan daerah yang penting untuk membiayai pelaksanaan daerah dalam melaksanakan pelayanan masyarakat serta mewujudkan kemandirian daerah. Pemungutan pajak restoran harus memperhatikan potensi daerah berdasarkan prinsip demokrasi, pemerataan dan keadilan, peran serta masyarakat, dan akuntabilitas. Saat ini pajak restoran Kabupaten Demak diatur dalam Peraturan Daerah Kabupaten Demak Nomor 3 Tahun 2012 tentang Pajak Daerah dan Peraturan Bupati Demak Nomor 37 Tahun 2014 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pemungutan Pajak Restoran. Agar ada pemahaman yang utuh tentang pajak restoran, diatur dalam peraturan Daerah baik, ketentuan pajak, dan ketentuan pajak formil dalam satu peraturan. Dengan adanya Peraturan Daerah tentang Pajak Restoran diharapkan akan meningkatkan Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Demak dari pajak restoran.

"Demikianlah gambaran singkat tiga Rancangan Perda yang dapat kami sampaikan, semoga bermanfaat dan menjadi bahan pertimbangan pada tahapan pembahasan berikutnya,"ujar Marwan. (ab)