Rapat DPRD Bahas Pandangan Fraksi Tentang Raperda Perubahan APBD 2022

 

Ketua DPRD Demak HS Fahrudin Bisri Slamet memimpin rapat paripurna ke-24 masa sidang ketiga tahun 2022 di Ruang Paripurna DPRD Demak

DEMAK, BOLOMOE.com – DPRD Demak menggelar rapat paripurna ke-24 masa sidang ketiga tahun 2022 di Ruang Paripurna DPRD Demak, Kamis (1/9/2022)

Rapat paripurna yang membahas tentang pandangan umum fraksi-fraksi terhadap Raperda tentang perubahan APBD Kabupaten Demak tahun 2022.

Rapat yang dipimpin oleh Ketua DPRD Demak HS Fahrudin Bisri Slamet, juga dihadiri Wakil Bupati Demak KH Ali Makhsun, unsur Forkopimda, pejabat setempat, dan 29 anggota Dewan.

Ketua DPRD Demak HS Fahrudin Bisri Slamet berharap seluruh program dan kebijakan yang telah ditetapkan dapat terlaksana dengan baik.

“Semua program dan kegiatan yang telah dianggarkan harus berjalan maksimal demi kepentingan masyarakat," tegasnya.

Sementara itu, dalam pandangan fraksi-fraksi, pembangunan jembatan Wonokerto yang menyebabkan kemacetan panjang menjadi sorotan.

Ketua Fraksi PKB Edi Sayudi mempertanyakan pembangunan jembatan Wonokerto di Jalan Semarang Demak Km 18 yang menimbulkan kemacetan.

Menurut dia, Kabupaten Demak saat ini seperti dikepung macet karena adanya perbaikan jalan di dua jalan utama

Di samping pembangunan jembatan Wonokerto, di Jalan Semarang-Grobogan juga sedang dibangun jalan cor beton.

Kondisi itu membuat sebagian pengguna jalan memilih melewati jalan alternatif baik lewat jalan kabupaten maupun melalui jalan desa.

"Dampaknya adalah jalan kabupaten dan jalan desa yang telah dibangun agar mulus kini banyak yang mengalami kerusakan. Ini menjadi keprihatinan kita bersama," ungkap Edi Sayudi.

Pihaknya berharap Pemkab memiliki langkah terobosan untuk meminimalisasi dan mengatasi kerusakan jalan tersebut.

Fraksi-fraksi di DPRD juga menyampaikan keprihatinannya terkait kondisi tanggul SWD1 yang sebagian sudah jebol, tetapi belum mendapat penanganan yang memadai.

Badrudin dari Fraksi PDIP mempertanyakan penanganan berbagai dampak yang akan muncul pada pembangunan jalan tol Semarang-Demak.

Dia mengusulkan agar Pemkab Demak melakukan kajian dan pemikiran sehubungan dengan dampak lingkungan di berbagai wilayah Kabupaten Dema

Baik terkait kerusakan jalan, lingkungan, polusi maupun kemungkinan banjir pada saat musim hujan.

"Mengabaikan aspek lingkungan hidup dalam pembangunan jalan tol akan menyebabkan penurunan kualitas lingkungan hidup dan kehidupan dalam jangka panjang," jelas Badrudin.

Adapun Fraksi Gerindra mempertanyakan perihal menurunnya pertumbuhan ekonomi selepas dua tahun pandemi Covid-19.

Penurunan itu belum bisa sejalan dengan salah satu tujuan dari misi meningkatkan kapasitas infrastruktur dalam mendorong pertumbuhan ekonomi.(AW)